Berita

PRAYA — Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan kunjungan studi tiru ke BKPSDM Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Kamis (29/10/2026).

Kunjungan strategis ini difokuskan pada pembelajaran mengenai pengelolaan dan penerapan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah berjalan dengan baik di lingkungan BKPSDM Kabupaten Badung.

Rombongan BKPSDM Kabupaten Lombok Tengah yang berjumlah empat orang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKPSDM Kabupaten Lombok Tengah, Drs. H. Lalu Muliawan, M.M. Turut serta dalam rombongan tersebut antara lain Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, Dwi Fitrianingsih, S.STP.; Kepala UPT Pusat Data dan Informasi, Lalang Ridho Multazam, S.STP.; serta JF Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda, Dewi Marlinda, S.Adm.

Drs. H. Lalu Muliawan, M.M. menyampaikan bahwa studi tiru ini merupakan langkah proaktif BKPSDM Lombok Tengah untuk memperoleh gambaran komprehensif dan referensi nyata terkait penerapan Zona Integritas.

“Kami berharap praktik-praktik baik yang kami pelajari dari BKPSDM Kabupaten Badung dapat diadaptasi dan diimplementasikan untuk mendukung pengembangan tata kelola organisasi instansi kami.”

Drs. H. Lalu Muliawan, M.M., Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Lombok Tengah

Pembangunan Zona Integritas merupakan komitmen mutlak unit kerja dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Melalui pencapaian predikat WBK dan WBBM nantinya, BKPSDM Lombok Tengah bertekad untuk terus memperkuat integritas birokrasi dan mutu layanan kepegawaian.

Kunjungan antardaerah ini juga menjadi wadah pertukaran pengetahuan dan pengalaman (knowledge sharing) yang sangat berharga. Hasil dari studi tiru ini akan menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam menyempurnakan program manajemen kepegawaian di Lombok Tengah, tentunya dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan organisasi.

Melalui kegiatan ini, BKPSDM Kabupaten Lombok Tengah optimis dapat mempercepat langkah perbaikan tata kelola pemerintahan, guna mewujudkan manajemen kepegawaian yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah.